POSKOTAKALTIMNEWS.COM,SAMARINDA- Sekretaris DPRD Kalimantan Timur Hj Norhayati Us, menghadiri pembukaan Pra Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kalimantan Timur Tahun 2024, di Hotel Mercure Samarinda, Rabu (12/4/2023) lalu.

Kegiatan Pra Musrenbang RKPD Kaltim 2024 itu dibuka Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni. Kegiatan tersebut sebagai upaya percepatan yang dilakukan melalui peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia dan Infrastrukytur  Wilayah yang andal akan menjadi modal bagi daerah serta memberikan manfaat.

Sekretaris Daerah  Provinsi (Sekdaprov) Kaltim  Sri Wahyuni  menegaskan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini,  agar RKPD  bukan sekedar kewajiban untuk menyusun sebuah rencana, tetapi output dan outcome yang akan dihasilkan  benar-benar adalah sebuah komitmen untuk menumbuhkan diversifikasi ekonomi menuju transformasi ekonomi.

Dikatakan, mungkin selama 3 tahun  bicaranya menuju transformasi ekonomi, yang percepatan transformasi ekonomi itu apa saja yang harus di siapkan,  apa saja yang harus di investasikan dari sekarang,  dan  saat ini APBD Kaltim dari tahun ke tahun meningkat,  tahun depan di proyeksikan APBD Kaltim itu hampir Rp 20 triliun (Rp19, triliun lebih), sampai 2026 akan melampaui Rp20 triliun.

“Pertanyaannya Kaltim  mau berinvestasi apa dengan APBD sebesar ini,  kita mendapat pendapatan dari pajak BBM yang tinggi karena harga yang baik, kita dapat  royalty, dapat bagi hasil karena harga minyak yang baik,  kalau misalnya tidak terjadi krisis lagi di negara lain, harga-harga turun akan mempengaruhi pendapatan kita meskipun 54% pendapatan kita sudah bersumber dari pendapatan asli daerah,  jadi posisinya lebih besar pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan  dari dana transfer yang biasanya menjadi tulang punggung  ABPD,” papar Sri Wahyuni saat membuka Pra Musrenbang RKPD Kaltim tahun 2024.

Dengan dana yang besar ini juga harus bijak, sebagaimana Kaltim memiliki pendapatan, dan  pendapatan  itu akan diinvestasikan ke mana,  supaya pendapatan itu tidak habis sebagai  belanja habis  pakai,  tapi dia meninggalkan jejak outcame, meninggalkan manfaat yang berkelanjutan ke depan. Itulah mengapa isu transformasi ekonomi menjadi sangat penting,

“Terkait dengan ini, tentu kita berharap bahwa kebijakan untuk penguatan transformasi ekonomi tidak hanya dilakukan dilingkungan Pemprov Kaltim, tetapi kita juga mendorong Pemerintah kabupaten kota juga mengalokasikan  sumber daya,  memperhatikan setiap perencanaan pembangunan untuk percepatan transformasi ekonomi ini di wilayahnya masing-masing.” Katanya.(pk)